SEPUTARBANK BANDUNG - PT BPR Cirebon terus berupaya mengoptimalkan potensi pertumbuhannya di masa depan. Niat baik BUMD milik Pemerintah Kabupaten Cirebon ini mendapat respon positif dari DPRD Provinsi Jabar.
Melalui Komisi III, DPRD Jabar melirik
kinerja positif dan kondisi keuangan BPR Cirebon yang stabil, sehingga mengusulkan adanya penguatan permodalan, agar mendapatkan ekspansi usaha yang lebih luas..
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Jabar, Onnie Soerono Sandi, dalam keterangannya di Bandung pada Minggu lalu. Menurut hasil evaluasi internal, PT BPR Cirebon Jabar dinilai sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tergolong sehat setelah berhasil mengantongi laba bersih sekitar Rp3,6 miliar pada periode tahun sebelumnya.
"Kami melihat bank ini sehat dan memiliki prospek yang baik. Oleh karena itu, Komisi III DPRD Jawa Barat akan mendorong adanya penambahan modal agar PT BPR Cirebon Jabar dapat berkembang lebih besar dan memberikan manfaat yang semakin optimal bagi daerah," ungkap Onnie.
Rasionalisasi Penambahan Modal & Indikator Kinerja
Onnie menegaskan bahwa tambahan modal ini bukan sekadar insentif, melainkan langkah strategis. Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, bank diharapkan sanggup memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat, meningkatkan daya saing di tengah kompetisi industri perbankan, dan memperbesar kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimisme ini didukung oleh indikator keuangan perusahaan yang terus menunjukkan tren positif hingga akhir 2025:
Indikator KeuanganCapaian PT BPR Cirebon JabarDana Pihak Ketiga (Tabungan & Deposito)Mencapai Rp392 miliarPenyaluran KreditNaik menjadi Rp279 miliarPertumbuhan KreditMeningkat Rp18,9 miliar dari periode sebelumnya
Sinergi Merger & Proyeksi Aset Rp1 Triliun
Langkah penguatan permodalan ini juga berjalan selaras dengan agenda Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, pihak-pihak terkait tengah mengakselerasi proses konsolidasi atau merger BPR daerah, merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Apabila penggabungan usaha ini selesai, entitas baru hasil merger tersebut diproyeksikan bakal mengelola aset fantastis hingga lebih dari Rp1 triliun. Angka ini diyakini mampu mendongkrak kelas dan daya saing perbankan daerah secara signifikan.
Komitmen Pengawasan dan Penganggaran DPRD
Melihat potensi besar tersebut, Onnie menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat untuk terus mengawal pengembangan BUMD yang sehat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. BUMD yang berkinerja unggul dinilai sangat layak mendapat investasi penyertaan modal demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
"Dengan penguatan modal, kami berharap PT BPR Cirebon Jabar mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat," pungkas Onnie.
DPRD Jabar berjanji akan konsisten memastikan setiap kebijakan BUMD berorientasi pada daya saing tinggi serta mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata, baik bagi kas pemerintah daerah maupun kesejahteraan masyarakat luas.