SEPUTARBANK AMBON MALUKU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkolaborasi dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), untuk bergerak bersama memacu laju pertumbuhan ekonomi Maluku yang kokoh dan berkelanjutan.
Sinergi strategis ini dibangun demi menciptakan stabilitas keamanan daerah sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM.
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menekankan bahwa kepastian keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi dan berkembangnya sektor swasta. Tanpa situasi yang kondusif, para pemilik modal tidak akan bersedia menanamkan investasinya untuk membuka lapangan kerja baru di Maluku.
Hal ini disampaikan Wagub Maluku Saat resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Provinsi Maluku yang berlangsung di Grand Avira Hotel, Ambon, Kamis (6/8/2026),
Vanath pun memaparkan tentang tiga pilar utama penopang perputaran roda ekonomi, bila Pemda ingin melepaskan ketergantungan ekonomi daerah dari APBN dan APBD
Tiga pilar utama itu adalah: Pemerintah, yang menstimulasi perekonomian lewat alokasi anggaran APBN dan APBD. Kemudian Sektor
Swasta, yang menggerakkan aktivitas bisnis dan penyerapan investasi. Pilar ketiga adalah Sektor Perbankan, yang menyuntikkan pembiayaan serta permodalan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Vanath mengatakan, Pemprov Maluku mendorong IWAPI untuk mengambil peran sebagai mitra strategis.
"IWAPI diharapkan aktif mendampingi perempuan pengusaha dalam meningkatkan kapasitas manajemen usaha serta tata kelola keuangan," ucapnya
Langkah ini, lanjut dia, krusial agar pelaku UMKM dan usaha ultra mikro menjadi lebih bankable dan dipercaya oleh lembaga keuangan saat mengajukan pinjaman permodalan.
Integrasi peran antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan organisasi pengusaha perempuan diyakini dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat serta memperkuat ekosistem UMKM secara menyeluruh.
Sejauh ini, porsi terbesar pembiayaan UMKM di wilayah Maluku dipasok oleh kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI—serta Bank Maluku Malut selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Selain mengandalkan skema komersial perbankan, instrumen permodalan daerah juga diperkuat melalui dua jalur pendukung, yakni
Bantuan Modal Usaha Kota Ambon dan Dana Bergulir Provinsi Maluku
Dari Kota Ambon, Pemkot pernah menyalurkan bantuan modal sebesar Rp2 juta per orang kepada 840 pelaku UMKM melalui kerja sama dengan bank daerah.
Sedangkan dari Pemprov Maluku, bantuan dikelola oleh UPTD Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Maluku. Program ini menyediakan pinjaman berbunga ringan bernilai miliaran rupiah yang telah menjangkau ratusan pelaku usaha guna mendongkrak daya saing daerah.
Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada IWAPI yang telah memasuki usia ke-51 tahun.
"Usia ini, menunjukkan kematangan organisasi dalam membina dan memberdayakan perempuan pengusaha, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan perekonomian daerah," tandas Abdullah Vanath