SEPUTARBANK SIDOARJO - PT BPR Delta Artha (Perseroda) Kabupaten Sidoarjo saat ini tengah menjadi sorotan, lantaran angka penyaluran kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu terhitung tinggi. Tak hanya itu, kualitas kredit BPR Delta Artha juga mengalami eksposur kredit kepada pihak terkait.
Pada triwulanan posisi September 2025, BPR Delta Artha mencatatkan total kredit bermasalah mencapai Rp83,85 miliar. Angka berdasarkan laporan publikasi ini, mendorong rasio NPL bruto membengkak hingga 9,65% dan NPL neto sebesar 8,47%.
Dari total aset produktif BPR Delta Artha yang tercatat Rp905,12 miliar, rincian portofolio kredit bermasalah mencakup kredit macet sebesar Rp37,46 miliar (porsi terbesar), kredit kurang lancar sebesar Rp24,88 miliar, dan kredit diragukan sebesar Rp21,51 miliar.
Sementara itu, portofolio kredit pihak tidak terkait tercatat sebesar Rp735,14 miliar.
Di samping tingginya nilai NPL nominal, perhatian juga tertuju pada fasilitas kredit yang disalurkan kepada nonbank-pihak terkait sebesar Rp9,145 miliar per September 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp7,545 miliar berstatus lancar, namun terdapat Rp1,6 miliar yang masuk dalam kategori diragukan.
Penelusuran pada periode-periode selanjutnya menunjukkan eksposur kredit pihak terkait berada secara konsisten di kisaran Rp9 miliar—yaitu Rp9,07 miliar pada Desember 2025, naik menjadi Rp9,21 miliar pada Maret 2026, dan kembali ke level Rp9,07 miliar pada Juni 2026.
Praktisi sekaligus Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, Willy Filosofia, menilai penanganan kualitas kredit BPR Delta Artha perlu dilakukan secara menyeluruh karena tingginya penumpukan kredit macet akan berimplikasi langsung pada pembentukan cadangan kerugian dan efisiensi operasional.
"Persoalan kualitas kredit Delta Artha tidak hanya terlihat dari rasio NPL, tetapi ada nilai nominal aset produktif yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selain itu, terkait penyaluran kepada pihak terkait, publik perlu mengetahui bagaimana prosedur persetujuannya, kewenangan pejabat terkait, serta kepatuhannya terhadap regulasi," ujar Willy, Sabtu (15/8/2026).
Hingga laporan dipublikasikan, Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda Kabupaten Sidoarjo, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang diajukan.